Ruang Konsultasi Indonesia Marketing Association (IMA) Jabar yang ditayangkan pada kolom halaman Ekonomi Harian Umum Pikiran Rakyat yang diterbitkan setiap hari selasa, menurut Presiden IMA Jabar Herman Muchtar rublik “marketing and brand” tersebut sangat diminati oleh para pembaca setia Pikiran Rakyat terutama bagi pembaca yang haus akan materi-materi tentang “marketing and brand”, sesuai dengan visi dan misi dari IMA yaitu pengembangan bidang marketing dengan tulisan, pelatihan, dan pendidikan, jadi pada intinya dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara IMA Jabar dan Harian Umum Pikiran Rakyat serta tidak menutup kemungkinan dengan Harian Umum yang lainnya rublik tersebut sangat penting untuk di kelola dengan baik, melihat potensi dari Dewan Penasihat, Pengurus dan Anggota dari IMA Jabar tersebut sangat bagus, dengan penguasaan-penguasaan teori atau materi yang aplikatif tak sekedar teori belaka. Diutarakan juga oleh Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat H. Yoyo S. Adiredja bahwa rublik yang telah terbit selama satu tahun tersebut memberikan suasana baru pada kolom ekonomi Pikiran Rakyat, maka dari itu MOU pun diperpanjang sampai Maret 2009.

Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) Jabar H. Herman Muchtar, SE menandatangani MOU dengan Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat H. Yoyo S. Adiredja tentang penayangan Rublik Artikel dan Konsultasi tentang “Marketing and Brand” di Kantor Harian Umum Pikiran Rakyat Jalan Asia Afrika 77 Bandung yang disaksikan oleh Dirut. Pikiran Rakyat H. Syafik Umar (kedua dari sebelah kiri). Rabu (26/03/08)

Seusai penandatanganan acara dilanjutkan dengan diskusi yang bertemakan “Peran Media dalam Pilkada” sebagai nara sumber yaitu Prof. DR. Deddy Mulyana, Ph.D. (pakar komunikasi UNPAD), H.Syafik Umar (Dirut Pikiran Rakyat), Poppy Rufaidah.Ph.D. (Ketua Jurusan Manajemen FE UNPAD) dan dipandu oleh Herman Muchtar, pada kesempatan tersebut dihadiri sekurangnya 30 orang peserta baik itu dewan Penasihat, Pengurus, dan Anggota IMA Jabar.

Dalam diskusi tersebut H. Syafik Umar selaku perwakilan dari media massa mengatakan bahwa posisi media dalam Pemilu atau Pilkada seringkali terjadi tarik menarik kepentingan oleh kelompok kandidat, kemudian juga media dituduh munafik, tebang pilih atau berat sebelah, dan dianggap tidak tulus. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi dikategorikan kedalam tiga jenis pers dalam pemilu yaitu Party Bounded Press (Pers bentukan partai), Partisan Pers (Press yang condong kepada salah satu kubu) dan Independent press yaitu pers yang menetapkan berita sesuai dengan mekanisme pemilu dan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu.

H. Syafik Umar juga mengutarakan bahwa Peran Media dalam Pilkada adalah untuk menegakkan demokrasi yang terukur dan terkendali, mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, mendorong pemilu yang luber dan jurdil dan membuka peluang yang berimbang bagi semua peserta dalam menyampaikan program. Begitu juga dalam penayangan berita ataupun tulisannya, media harus betul-betul memahami kode etik penulisan sehingga dapat menghindari konflik dan polemic yang berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat.

Ditegaskan juga oleh Prof DR. Dedy Mulyana bahwa Pers perlu mengeksplorasi karakteristik, program dan kebijakan kandidat sehingga masyarakat pembaca memiliki cukup pengetahuan tentang positif dan negatif-nya kandidat, memang surat kabar tidak cukup meyakinkan pembaca untuk mengarahkan pilihannya, karena media tersebut sifatnya kognitif, namun juga dapat dikatakan berperan besar bagi opinion leader untuk ditindaklanjuti ke masyarakat pemilih dan karena sebarannya yang cukup luas.

Jadi pada intinya ‘Pilkada’ langsung adalah penggelindingan demokrasi di Indonesia, yaitu membuka kedaulatan rakyat dengan partisipasi masyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif menentukan kepemimpinan dan program pemerintahan ke depan kemudian terpetakannya kekuatan politik partai-partai serta menghasilkan kepemimpinan yang legitimate. Selain itu Herman Muchtar juga mengatakan bahwa secara statistik, berlangsungnya pilkada di Indonesia 92 % berjalan lancar. Adapun daerah yang mengalami konflik ketika pemilu atau pilkada biasanya itu terjadi dari konflik yang diakibatkan oleh mobilisasi politik yang berkaitan dengan isu kedaerahan, etnik atau agama, adanya permasalahan penghitungan suara, kampanye negative dari pasangan calon, perbedaan penafsiran terhadap aturan penyelenggara pemilu, kandidat yang hanya siap menang tapi tidak siap kalah, dan lai sebagainya yang itu semua dapat menyebabkan ketidaklancaran jalannya pemilihan.