Berita Pelantikan BPC PHRI Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok dan kunjungan kerja BPD PHRI Jabar ke BPC PHRI Kabupaten Bogor

Herman Muchtar,SE (Ketua BPD PHRI Jabar) melantik Adityawarman.SE.MBA sebagai Ketua BPC PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Depok pada hari Rabu, 26 Maret 2008 di Hotel Bumi Wiyata Depok dan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Depok, Unsur Muspida, , PHRI Cabang Bogor, Sukabumi dan daerah lainnya Bumi Melati Kota Bandung serta tokoh masyarakat Kota Depok.

Dalam sambutannya, Adityawarman menyatakan bahwa BPC PHRI yang sekarang dilantik adalah kepengurusan yang pertama kalinya ada di Kota Depok, sehingga programnya ke depan adalah menginventarisasi dan konsolidasi anggota serta para pengurusnya untuk kemudian merumuskan potensi dan kekuatan industri pariwisata di Kota Depok agar dapat tumbuh berkembang sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan khususnya di Kota Depok, karena PHRI adalah organisasi profesi yang bermitra dengan pemerintah untuk perlindungan dan pengembangan para anggotanya.

Setelah melaksanakan prosesing pelantikan, Herman Muchtar,SE menyampaikan bahwa pengurus yang baru dilantik agar dapat mengemban amanah organisasi, menyusun program kerja yang dapat bermanfaat bagi perlindungan dan pengembangan anggotanya serta diharapkan agar PHRI dapat membangun kemitraan yang baik dengan pemerintah sehingga kontribusi dunia pariwisata terhadap pembangunan melalui pajak dan retribusi yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat juga kembali menjadi program pemberdayaan dan pembinaan sector pariwisata itu sendiri, disinilah peran PHRI berkiprah.

Sehari sebelumnya, Herman Muchtar, SE, dalam acara kunjungan kerja BPD PHRI Jabar ke BPC PHRI Kabuaten Bogor pada hari Selasa, 25 Maret 2008 di Hotel Mega Mendung Kabupaten Bogor dan berdiskusi tentang kondisi permasalahan dunia perhotelan dan restoran di Kabupaten Bogor, Herman berjanji akan menindaklanjuti persoalan yang tidak dapat dipecahkan di kabupaten Bogor akan ditindaklanjuti ke tingkat Jabar, dan bila perlu ke tingkat nasional, Herman juga menyampaikan bahwasa perlu adanya pembenahan organisasi agar bisa lebih produktif dan berdaya guna, Ada beberapa persoalan pemerintah di beberapa daerah masih belum memahami dengan baik bagaimana keberadaan dunia kepariwisataan sehingga seringkali menaikkan tarif retribusi yang sangat besar dan memberatkan dengan alasan tingkat accupancy hotel yang tinggi, padahal, kata Herman, occupancy hotel tinggi itu hanya pada saat week end saja, tapi pada week day tingkat hunian menjadi sangat rendah, jika hotel besar yang memiliki ruang pertemuan atau ruang konperensi dan memiliki jaringan internasional yang luas maka pada saat week day tingkat huniannya cukup, tapi bagi hotel yang tidak punya ruang pertemuan maka tingkat occupancy-nya paling hanya 40 % -50 %. Hal ini harus diantisipasi melalui pola kemitraan yang baik antara PHRI dengan pemerintah sehingga komunikasi dan informasi terbuka dan dapat diperoleh saling kesepahaman masing-masing posisi dan dapat terjadi titik temu kerja sama yang saling menguntungkan, karena PHRI adalah pelaku usaha dan pemerintah adalah Pembina.