Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung Periode 2007-2008 ditetapkan melalui SK Walikota Bandung yang diketuai oleh H. Herman Muchtar,SE bertugas untuk membangun kemitraan pada berbagai level stakeholder serta memberi alternatif pemecahan masalah ekonomi yang aktual secara sistematis, terarah, terpadu dan berkesinambungan di kota Bandung, dan terdiri dari 6 Kelompok Pokja dengan mekanisme kerja melalui Focuss Group Discussion (FGD), rapat, study banding, pra seminar dan seminar yang hasilnya kemudian di jadikan bahan kebijakan bagi Walikota untuk diteruskan ke Dinas terkait.

Salah satu kajian Kelompok Kerja (POKJA) DPE tahun 2007-2008 adalah tentang Revitalisasi Fungsi Pasar Tradisional di kota Bandung terdiri dari Ketua Prof. Rina Indiastuti, Phd, Sekretaris: Yudi Aziz, SE.Ssi,MT, Anggota : Ir.Ibrahim Andam Dewi,Msi. Dr Evan T. Wibowo, Drs. Dadang Suganda, Msi, Ir. Tamsil Tahir, MSP, Firman Alamsyah,SE,MSc, Drs. Mathius Tandiontong,MM.

POKJA DPE tentang Revitalisasi Pasar Tradisional ini kemudian mengadakan seminar untuk mempresentasikan hasil kajiannya yang diadakan pada tanggal 13 Maret 2008 bertempat di Aula KADIN Kota Bandung yang dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari Kepala Bappeda Kota Bandung, Dinas terkait dari Pemerintah Kota, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional, Para Pengelola Pasar dan Mall se-Kota Bandung

Ketua Dewan Pengembangan Ekonomi (DPE) Kota Bandung, H. Herman Muchtar, SE. membuka acara seminar Kelompok Kerja (POKJA) dengan tema Revitalisasi Fungsi Pasar Tradisional. pada tanggal 13 Maret 2008 bertempat di Aula KADIN Kota Bandung

Kajian ini menjadi topik bahasan dikarenakan permasalahan Pasar Tradisional yang kesulitan bersaing dengan Pasar Modern yang memiliki modal besar, karena para pedagang di pasar tradisional masih ter image sebagai pasar yang kumuh, becek, kotor dan sesak untuk kemudian dicarikan solusinya agar bersih, tertib, nyaman dan memiliki daya saing yang cukup dan bisa bertahan menghadapi tantangan, kata Herman Muchtar dalam sambutan pembukaannya.

 

Tim POKJA DPE tentang Revitalisasi Pasar Tradisional , Prof. Rina Indiastuti, Ph.D. dan Firman Alamsyah, SE., M.Sc, sedang menyampaikan pemaparan hasil penelitian selama 6 (enam) bulan dengan mekanisme melakukan Focus Group Discussion (FGD), rapat, study banding ke pasar-pasar yang akan dijadikan sebagai contoh, pra seminar dan seminar sehingga terpetakan persoalan dan permasalahan yang dialami pasar tradisional serta rekomendasi solusinya.

 

 

Dari seminar itu kemudian diperoleh hasil rumusan rekomendasi,yaitu :

Fungsi Pasar yang dioptimalkan :

1. Memperbaiki fungsi kepemilikan dan hubungan pengelola – pedagang : status pakai kios, hubungan pengelola-pedagang

2. Memperbaiki system dan fungsi pengelolaan operasional pasar

3. Meningkatkan fungsi pedagang untuk menjalankan fungsinya secara profesional melalui pembinaan, membantu akses pembiayaan

4. Meningkatkan fungsi infrastruktur sebagai pendukung fungsi-fungsi pada butir 1 sampai 3 diatas

5. Fungsi pemerintah haru mampu menyusun kebijakan dan regulasi yang melindungi pedagang formal di pasar tradisional (termasuk pengatura PK agar tidak mengancam pedagang formal) dan mengimplementasikannya secar konsisten.

Rekomendasi Kebijakan :

1. Kejelasan dan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan peranan pasar tradisional,

2. Pada pasar yang mengalami revitalisasi atau moderinisasi fisik, prioritas pedagang yang diberi membeli/menyewa toko/kios/lapak adalah pedagang lama,

3. Implementasi mekanisme pembayaran sewa kios yang meringankan pedagang di pasar pasca revitalisasi sehingga tidak menjadi beban bagi pedagang,

4. Untuk menjaga agar pasar selalu ramai walaupun kios telah dibeli/dimiliki oleh orang tertentu, maka perlu ada ketetapan jumlah maksimal hari tidak buka toko serta diberikan sanksi tertentu apabila pedagang tidak berjualan,

5. Komitmen pemerintah kota untuk menyusun kebijakan dan peraturan (termasuk pengaturan PKL) yang menguntungkan pedagang formal dan mengimplementasikannya secara konsisten.

6. Peninjauan ulang terhadap peraturan yang memungkinkan memungut retribusi bagi para pedagang informal (PKL) yang mengakibatkan persepsi “legal”nya PKL sehingga merugikan pedagang pasar formal dan menjamurnya PKL, khususnya perda Kota Bandung No 19 dan 20 tahun 2001

7. Pembinaan bagi pedagang pasar tradisional yang diatur dalam mekanisme pengelolaan dan jika perlu dilegitimasi melalui perda sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya

8 Penetapan strata pasar (grosir atau eceran) agar memudahkan dalam pembinaan dan pengelolaan

9 Adanya peraturan jumlah maksimal hari tidak buka kios dan ada sanksi dalam rangka menjamin pasar selalu ramai

10. Pemilihan dam penetapan kepala pasar/ manajer pasar sebagai penanggungjawab pengelola dilakukan secara fit dan proper test agar mendapatkan manajer yang kompeten.

Rekomendasi teknis operasional:

- Tata letak toko/kios/lapak mengikuti jenis barang dagangan disertai kelengkapan informasi

- Pasar yang Resik, Rapih, Ringkas, Rawat dan Ramah (5R)

- Pedagang tertib, disiplin dan profesional

- Pembeli nyaman dan aman berbelanja.

Hasil kajian dan seminar itu kemudian menjadi rekomendasi yang akan dipresentasikan ke Komisi B DPRD dan diserahkan kepada Walikota Bandung untuk menjadi bahan kebijakan pemerintah serta unsur terkait lainnya yang berhubungan dengan Pasar Tradisional.

 

 

Thank you for reading this post. You can now Leave A Comment (0) or Leave A Trackback.